Halaman Depan | Login

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Penerapan Kode Etik PNS

Penerapan Kode Etik PNS

CIMG0947Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan PNS yang profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, salah satu caranya dengan pembuatan kode etik PNS. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, antara lain diatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban PNS terhadap negara dan Pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS, serta penegakan kode etik.

Kode Etik PNS menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

Etika dalam bernegara meliputi:

  1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
  7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
  8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

 

Etika dalam berorganisasi adalah:

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Membangun etos kerja untnk meningkatkan kinerja organisasi;
  5. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

 

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

  1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

 

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

  1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  5. Memiliki daya juang yang tinggi;
  6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  8. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

 

Etika terhadap sesama PNS:

  1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
  3. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  4. Menghargai perbedaan pendapat;
  5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
  6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
  7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

 

Pelanggaran kode etik PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka:

  1. Pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
  2. Pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

 

Dalam Pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral, dapat dijatuhi hukuman disiplin PNS atau tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, harus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin PNS.

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik tidak serta merta dikenai sanksi, hasil kajian PKMK-LANRI.ORG menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kode etik PNS belum maksimal diterapkan adalah:

  1. Kode etik PNS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang menjadi aturan formal, belum sepenuhmya secara mendalam dipahami oleh PNS. Tidak banyak PNS yang mengetahui dan membaca mengenai peraturan ini akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Namun demikian, acuan baku yang paling dikenal oleh PNS terkait dengan disiplin adalah PP No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan disiplin PNS.
  2. Tingkat awareness PNS tertinggi terhadap etika berorganisasi adalah pada tingkat dimensi etis “berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja” dan dimensi etis “menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain terkait”. Terlihat betul pada hasil temuan ini bahwa pada dasarnya PNS memiliki niat untuk berkinerja. Namun demikian niat ini tampaknya tidak akan muncul ke permukaan manakala tidak ada motivasi yang akan mendorong mereka untuk mengoptimalkan kemampuannya. Dalam hal lain, PNS juga menyadari pentingnya kerjasama yang kooperatif dengan unit lain terkait. Masalah kerjasama dan koordinasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal sulit untuk dipecahkan dan seringkali menjadi kendala dalam permberian pelayanan sehingga memunculkan apa yang disebut dengan “masalah birokratis”.
  3. Tingkat awareness PNS terendah terhadap etika berorganisasi adalah pada dimensi etis “patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja”. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, banyak sekali instansi pemerintah yang tidak memiliki Standard Operating Procedures (SOP). Padahal SOP memiliki peran sangat penting, tidak hanya sebagai instrumen untuk menjamin agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara terus-menerus tanpa terganggu oleh teknis, juga berperan ntuk menjaga agar PNS tidak melakukan hal-hal yang berada diluar prosedur.

 

Kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategi penerapan sebagai berikut:

  1. Upaya paling sederhana untuk pembangunan iklim etika dalam berorganisasi adalah dengan melakukan sosialisasi Pearturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 kepada PNS untuk memberikan pemahaman kode etik. Tujuannya adalah memberikan penyegaran pemahaman PNS terhadap etika dalam berorganisasi. Secara spesifik dan teknis, etika dapat juga dijadikan satu materi tersendiri dalam diklat-diklat, terutama diklat yang terkait dengan jabatan.
  2. Pengembangan berbagai instrumen yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada PNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang antara lain: instrumen penilaian kinerja yang benar-benar menilai kinerja setiap pegawai termasuk didalamnya etika yang mereka praktekkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya; pembuatan prosedur tetap, yang tidak hanya untuk menjamin kelancaran proses kerja organisasi yang dilaksanakan oleh setiap individu PNS sesuai dengan deskripsi tugasnya, tetapi juga melindungi mereka dari berbagai kemungkinan kesalahan prosedur; penerapan uraian tugas yang jelas dikaitkan dengan penilain kinerja dan sistem penggajian; pengembangan budaya organisasi yang merujuk kepada pelaksanaan tugas dan kewenangan yang etis dan berorientasi kepada akuntabilitas; dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan uraian tugas yang dibebankan kepadanya.
  3. Untuk menjamin etika berorganisasi dapat diterapkan dengan baik, perlu dibentuk semacam Komisi Etika pada level instansional, level daerah, dan level pusat.
  4. Pada setiap level, komisi melakukan investigasi dan pemberian rekomendasi bagi sanksi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran etika.
  5. Untuk mendukung Komisi Etika, maka komisi ini perlu dilengkapi dengan instrumen yang digunakan untuk melakukan ethics audit.

 

Daftar Pustaka.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahunh 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
  2. http://pkmk-lanri.org
  3. http://bkd.pemkot salatiga.co.id

 

Andi Hasmawali, S.H., M.H., Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>