Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Menanti Aksi P2UPD

Menanti Aksi P2UPD

Artikel ini ditulis oleh Irmayani, SE., Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam artikel ini diulas tentang keberadaan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (Jafung P2UPD) pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta harapan atas keberadaannya.

Pada tanggal 17 Oktober 2012, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan mengukuhkan 26 (dua puluh enam) orang Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (Jafung P2UPD). Kehadiran P2UPD di Inspektorat prov. Sulsel disahkan melalui Keputusan Gubernur Sulsel No. : 821.29 – 224 tentang Penyesuaian / Inpassing dalam Jabatan dan Angka kredit Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, 28 September 2012.

Inpassing ke dalam Jafung P2UPD merupakan amanah dari Pasal 31 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri & Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFP2UPD & Angka Kreditnya. Pembentukan Jafung P2UPD merupakan bagian dari Road Map Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014, yang salah satu Program Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014 adalah Program Penguatan Pengawasan melalui penguatan peran APIP.

Keberadaan Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (Jafung P2UPD) didasarkan pada beberapa aturan, diantaranya:

1.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

2.  Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2010  dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya;

3.  Peraturan Mendagri Nomor 47 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya;

4.  Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional P2UPD; serta

5.  Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2011 Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional P2UPD.

Keberadaan Jafung P2UPD diharapkan akan menguatkan peran APIP yang selama ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Auditor. Penguatan peran APIP ini merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan pada umumnya dan pengawasan dalam khususnya.

Adapun peran APIP adalah, Menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam organisasi berjalan dengan baik atau tidak; Menjalankan fungsi assurance apakah tujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta Menjalankan fungsi consulting kepada manajemen terkait effectiveness of risk management, control dan governance processes.

Untuk memfasilitasi segala hal yang terkait dengan keberadaan P2UPD, PermenPAN No. 15 Tahun 2009 menunjuk Kementerian Dalam Negeri sebagai sebagai instansi pembina. Hal ini dipertegas lagi oleh Permendagri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 1202 huruf e yang menunjuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri sebagai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan.

Lahirnya Jafung P2UPD, bagi Kementerian Dalam Negeri merupakan sesuatu yang istimewa, karena ini untuk pertama kalinya Kementrian Dalam Negeri memiliki Jabatan Fungsional yang dibina secara langsung dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

Ini juga menjadi bukti dan wujud kesungguhan tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kesungguhan tekad ini termanifestasi melalui penataan regulasi bidang pengawasan dengan menghadirkan Jafung P2UPD dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 47 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya, dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Jafung P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun tugas pokok dari Pengawas Pemerintah adalah melaksanakan pegawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi :

a.  Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;

b.  Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

  1. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d.  Pengawasan atas Deonsenttrasi dan Tugas Pembantuan;

e.  Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan

  1. Evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat P2UPD diharapkan mampu lebih mengedepankan pendekatan preventif atau pencegahan dibanding melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, pejabat P2UPD diharapkan untuk lebih mendalami setiap masalah terkait dengan titik fokus mendalami sistem serta bagaimana menyelesaikan masalahnya.

Pilihan untuk bekerja dan fokus pada perbaikan sistem sengaja dilakukan agar dampak perbaikan yang dihasilkan bisa berdimensi jangka panjang. Apabila sistem yang buruk, maka seberapa banyak pun orang yang ditindak dan diberi sanksi, pelanggar akan terus ada. Namun bila yang dibenahi adalah sistemnya, maka celah untuk terjadi penyimpangan menjadi tertutup. Ini yang diharapkan dari pejabat P2UPD.

Untuk itu, selayaknya P2UPD melalukan pembenahan secara kultural dan cara pandang terhadap dirinya, baik dalam hal budaya kerja, kebersamaan, soliditas, serta rasa cinta pada organisasi, dalam hal ini P2UPD. Sebab, keberhasilan P2UPD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah tentu juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya kerja baik yang dimiliki oleh P2UPD itu sendiri.

Budaya kerja yang dimaksud, menyangkut masalah integritas, independensi, profesionalitas, dan kemampuan kerjasama serta membangun sinergi dengan pejabat fungsional auditor sebagai sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta dengan pihak lain yang terkait.

Dalam konteks Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, kehadiran 26 orang pejabat P2UPD diharapkan tidak melahirkan ego dari masing-masing jabatan fungsional dan bisa menghasilkan konflik yang kontra produktif dengan tugas pengawasan. Sangat diharapkan agar kedua jabatan fungsional yang ada, baik P2UPD maupun Auditor agar dapat berkontribusi positif dan bersinergi secara konstruktif dalam menjalankan tugas pengawasan.

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>