Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan » Artikel » Fungsi Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Daerah

Fungsi Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Daerah

Artikel ini ditulis oleh Hamiruddin, SH., MH staf Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam artikel ini, Hamiruddin, SH., MH mengemukakan fungsi Inspektorat beserta berbagai problem yang dihadapi dalam mengimplementasikan fungsi tersebut.

Perubahan paradigma pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dikukuhkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengedepankan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya.

Selain itu, daerah diberi keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi itu sendiri terutama dalam memberikan pelayana kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekwensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara professional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah sub-sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit, pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Lord Acton dalam Triwidodo (2008:25) menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely).

Dalam istilah ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah ini disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad. Sebagai contoh kasus korupsi Gubernur Kalimantan Timur, kasus korupsi Bupati Kutai Kertanegara, kasus korupsi Bupati Garut, kasus korupsi Walikota Medan, dan masih banyak penyalahgunaan kewenangan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara milyaran bahkan sampai trilyunan rupiah.

Nymana Sarikat Putra Jaya (2007: 79) mengemukakan bahwa  KKN merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Akibat KKN, tidak hanya menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tetapi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (economic and social right) masyarakat secara luas. KKN adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. KKN terjadi karena penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Terjadinya penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) pemerintahan daerah dalam bentuk KKN, yang dilakukan oleh para pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) sebagai bukti lemahnya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibat yang timbul atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut, tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, akan tetapi terhambatnya pelaksanaan pembangunan, yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pada setiap lini pemerintahan dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan, yang dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.

Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah  lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

(1) Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

a)  Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;

b)  Pengawasan  terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan-perundangundangan.

Ketentuan Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi PP 79 Tahun 2005 meliputi pembinaan dan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektf sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Sehingga pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan berupa KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lembaga pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati/walikota).

Dengan kedudukan Inspektorat yang demikian, maka independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan akan sulit dilakukan. Karena dengan posisi yang demikian, pengaruh dan intervensi dari kepala daerah tidak dapat dihindari, sehingga terkesan bahwa Inspektorat Provinsi, kabupaten/kota merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melengkapi syarat formal kelembagaan perangkat daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkesan lebih melindungi dan mengamankan kebijakan dan kepentingan pribadi kepala daerah daripada melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Anggapan ini barangkali ada benarnya, karena banyak penyimpangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terindikasi merugikan kepentingan masyarakat luas belum (tidak) tertangani dan teratasi dengan baik. Hal itu menunjukan, bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terlaksana dengan optimal.

Optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terlaksana sebagaimana seharusnya, selain karena faktor-faktor tersebut di atas, juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, di antaranya faktor ketersedian sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor komitmen (”political will) gubernur, bupati/walikota selaku atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komitmen kepala daerah sangat penting dan menentukan untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena secara organisatoris Inspektorat Propinsi, kabupaten/kota adalah lembaga perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Sehingga akan sulit bagi Inspektorat Provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dengan optimal apabila tidak didukung oleh kepala daerah.

Kendala-kendala pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas juga terjadi dan dialami oleh Inspektorat/Bawasda seluruh indonesia , sehingga menghambat dan menyulitkan untuk melaksanakan pengawasan dengan optimal.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi obyek pemeriksaan lembaga pengawasan internal. Obyek Pemeriksaan (Obrik) Inspektorat Provinsi meliputi semua SKPD provinsi yang terdiri dari sekretariat, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah Propinsi, serta beberapa lembaga perangkat daerah kabupaten/kota, sebagaiman yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 jo Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat semakin gencarnya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan (daerah) yang besih, transparan dan akuntabel, maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja, akan tetapi sungguh-sungguh terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya, bukankah Inspektorat provinsi, kabupaten/kota merupakan lembaga perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat tergantung dengan komitmen kepala daerah (gubernur, bupati/walikota).

Berdasar pada ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa daerah pemerintah dituntut mampu untuk menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stake holders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Perencanaan strategis merupakan integrasi secara holistik antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam era otonomi Daerah yang disemangati dengan asas desentralisasi, maka mandat untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Provinsi, Kabupaten/kota sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pengawasan ada pada Inspektorat, dengan demikian Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kab/kota memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Untuk itu efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat memiliki fungsi yang sangat signifikan bagi keberhasilan Pemerintahan di lingkup pemerintah daerah.

Inspektorat mempunyai fungsi dan peran besar dalam tujuan mewujudkan good governance and clean goverment pada Pemerintah Daerah. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun Pemerintah Daerah  secara umum.

Permasalahan permasalahan tersebut antara lain, masih cukup tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, masih sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih rendahnya komitmen dan kerjasama dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, serta masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan jika dibandingkan dengan jumlah dan luasnya obyek pemeriksaan.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan kepemerintahan yang baik, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat menetapkan suatu perencanaan strategis yang berisi Visi, Misi, strategi, program dan kegiatan yang merupakan hasil pengintegrasian semua sumber daya yang ada, guna action ke depan sebagai  jawaban atas permasalahan dan tanggung jawab yang dihadapi.

Menyikapi Seputar indonesia (SINDO) Edisi SulSel & SulBar menyatakan Bawasda/inspektorat Lumpuh Korupsi marak di Daerah sangatlah riskan saya rasakan selaku APIP yang sehari-harinya berkecimpung di bidang pengawasan, akan tetapi itulah kenyataan yang kami rasakan sebagai APIP yang memerlukan pemikiran kedepan agar independensi Inspektorat/Bawasda dalam memerangi terjadinya korupsi di daerah sebagimana dikemukakan (Siti zuhro-minggu 11-12 2011) seorang peneliti Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa sistem pengawasan di daerah tidak bisa diandalkan karena banyaknya penyelewengan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Memang harus diakui bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah undang-undang untuk mecegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat didaerah sangat dibutuhkan keseriusan inspektorat/Bawasda, akan tetapi perlu difahami bahwa inspektorat adalah lembaga internal pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala daerah setempat sehingga sangat sulit untuk melakukan penanganan korupsi di daerah secara optimal.

Diperlukan independensi inspektorat apabila kita menginginkan optimalisasi pengawasan di daerah sehingga sebaiknya inspektorat/Bawasda ditempatkan di bawah naungan inspektorat Jenderal (Pemerintah pusat)  pada tataran Inspektorat Provinsi, inspektorat Kab/Kota di bawah naungan Pemerintah Provinsi sehingga intervensi-intervensi kepala daerah dapat diminimalisir untuk melakukan penyelewengan anggaran serta kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai ketentuan.

Written by

Filed under: Artikel

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>